KOMISI VII DPR RI KECEWA PENDISTRIBUSIAN BBM DI SULUT LAMBAT

20-01-2009 / KOMISI VII
Ketua Komisi VII DPR RI Ir. Airlangga Hartarto mengaku kecewa dengan kinerja Pertamina khususnya soal pendistribusian BBM di Sulut karena selama ini Pertamina menjadikan factor cuaca sebagai kendala utama. “Alasan ini sudah sering kami dengar, dan ini merupakan alasan klasik. Dan ini sangat mengecewakan, sebab ketika perusahaan sebesar Pertamina yang sudah go internasional, masih menjadikan cuaca sebagai factor kendala” ujar Hartarto saat melakukan kunjungan langsung ke PT. Pertamina (Persero) Wilayah Sulawesi Utara pada kesempatan tersebut tim robongan diterima oleh G.M Regional VII Pertamina Suherlimanto dan Sekretaris Kota (Sekot) Bitung Max J. Lomban, SE., M.Si. Dia juga mengatakan, persoalan yang terjadi di Pertamina khususnya wilayah timur Indonesia, harus menjadi prioritas. “Ternyata Pertamina wilayah timur tidak ada energi security dan ini bisa terancam”, pungkasnya. Komisi VII DPR RI kemudian berjanji akan mengagendakan masalah ini pada pembahasan di DPR RI. “Ini masalah serius dan akan kita bawa pada pembahasan Komisi di DPR RI.”, Jelasnya Ia menambahkan, persoalan di Pertamina sangat urgen karena ini menyangkut hajad hidup orang banyak. “Persoalan Pertamina ibarat kalimat Pertamina yang memberi, Pertamina pula yang mengakhiri, tandasnya. Dihadapan Anggota Komisi VII DPR, General Manajer Regional VII Pertamina Suherlimanto memaparkan tentang kondisi dan wilayah pendistribusian Depot Pertamina Bitung. Dimana menurutnya wilayah pendistribusian Depot Pertamina Bitung sangat luas bukan hanya Sulawesi saja juga mencakup maluku dan Papua/Jayapura,”unkapnya. Lebih jauh dikatakannya Quota tahun 2008 terdiri dari Premium 1.540.365, Solar 634.249 dan Karoserin (minyak tanah) 767.929. “Untuk 2009 mengalami penurunan jumlah quota”, ujarnya. Dia mengemukakan untuk pendistribusian, Pertamina mengalami beberapa hambatan yang harus dihadapi. Terutama pendistribusian di wilayah pulau terdepan di Indonesia Bagian Timur. “Contohnya seperti di kepulauan Sangihe, kadang terjadi kelangkaan akibat cuaca buruk. Dan ini sangat berdampak pada pendistribusian, sebab dengan adanya ombak bedar yang disertai angina kencang maka pendistribusian terhambat”, katanya. Potensi Energi Belum Maksimal Tergarap Dari Kunjungan Komisi VII DPR RI ke PLN (Perseroan) Suluttenggo, Anggota Ir. Mohammad Nadjib saat berdialog dengan jajaran PT PLN (Persero) melihat potensi sumber daya alam Sulut, sebenarnya tidak perlu susah-susah mengalami krisis listrik. Sebab potensi panas bumi (geothermal) yang mencapai 800-an Mega Watt seharusnya termanfaatkan secara optimal agar Sulut terbebas dari defisit energi listrik. “harus didorong agar panas bumi dapat dioptimalkan” ujar politisi PAN ini. General Manajer PLN Suluttenggo Karel Sampepajung mengatakan awal tahun ini listrik Sulut akan bertambah sedikitnya 91,6 Mega Watt dari 4 pembangkit baru, yakni, PLTP Lahendong III dengan kapasitas 20 Mega Watt. Sekitar Februari 2009, PLTM Lobong 2x0,8 Mega Watt rencana operasinya awal tahun 2010, PLTU Sulut II 2x25 Mega Watt di Moinit yang menjadi bagian proyek percepatan 10.000 Mega Watt, sesuai rencana operasi 2009, dan PLTP Lahendong IV 20 Mega Watt diperkirakan medio 2010 akan operasi. (ad)
BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...